Tabel pertumbuhan ekonomi

Di negara maju presentase pertumbuhan ekonominya relatif kecil, dan perbedaan pada masing-masing tahunnya juga tidak terlampau jauh. Selisihnya hanya sedikit saja. Sedangkan pada Kelompok negara industri dan negara ASEAN presentase pertumbuhan ekonominya relatif besar. Begitu pula selisih perbedaan pada setiap tahunnya sangat jauh sekali.

Presentase Pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil dan selisih perbedaan pada setiap tahunnya tidak terlalu jauh perbedaanya, mengandung arti bahwa negara tersebut sudah stabil pertumbuhan ekonominya. Sedangkan negara yang presentase Pertumbuhan ekonomi yang relative besar, dan selisih pada setiap tahunnya juga besar. Brarti pertumbuhannya ekonomi belum stabil.

Kesimpulan dari tabel diatas yaitu, bahwa pertumbuhan ekonominya pada negara maju sudah stabil di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada negara industri dan ASEAN yang pertumbuhan ekonominya belum stabil.

Pengemplangan Pajak

PAJAK adalah salah satu pilar penting perekonomian. Tanpa pajak, negara tidak mampu membiayai pembangunan. Tanpa pajak, pemerintah mustahil bisa menggaji pegawai dan menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat serius menindak pengemplang pajak.
Pajak juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Maka dari itu peringatan jika ada orang yang tidak membayar pajak harus ditindak adalah wajar. Karena tindakan tersebut sangat merugikan negara. Pembangunan akan terhambat karena hal tersebut. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap para pengemplang pajak. Tanpa harus pandang bulu, siapa saja yang tidak membayar pajak sesuai dengan ktentuan yang belaku perlu di itndak lanjuti. Agar semua itu tidak berkelanjutan. Karena bila bekelanjutan, negara akan mengalami kerugiasn yang lebih besar lagi. Tetapi jika pengemplang pajak di hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin para pengemplang pajak akan jra. Dan harus berpikir berpuluh-puluh kali untuk mengulangi perbuatannya.

Di negara kita masih banyak pengemplang pajak. Karena pemerintah kerap gagal menghadapi para pengemplang dan penggelap pajak. Munculnya kembali kasus dugaan pengemplangan pajak kelompok usaha Bakrie menambah bukti empiris betapa sulit bertindak tegas terhadap wajib pajak ukuran besar. Yang cenderung terjadi adalah pemerintah lebih banyak bersikap longgar terhadap mereka. Kasus itu sebenarnya telah muncul tahun lalu terkait dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2007. Namun, pemerintah tidak tegas menyelesaikan kasus itu sehingga kini muncul kembali dengan spektrum persoalan yang lebih kompleks

Jangan sampai pemerintah dinilai diskriminatif terhadap wajib pajak. Wajib pajak skala kecil dan perorangan dikejar-kejar, sementara wajib pajak skala besar yang nakal dibiarkan, bahkan dimanjakan
Saya berharap (harapan kita semua tentunya) para pengemplang pajak harus membayar pajak segera, sebelum ada tindakan dari pemerintah.

Memang posisi pemerintah serba salah, memberi peringatan bagi pihak yang belum bayar pajak disalahkan, bahkandipolitisir. Oleh karena kita sebagi masyarakat juga mengingatkan pemerintah. Dan mebantu pemerintah semampu kita untuk mengatasi masalah pengemplangan pajak.

Dan sebagai masyarakat yag patuh terhadap negara, kita juga harus bisa memahami bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semua prasarana umum kebanyakan dibangun dari pajak dari masyarakat.